Mar 13

Kabijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017

Feb 17

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

Dec 23

Sosialisasi Strategi Penguatan SKPD dalam Rangka Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Oct 22

BPKAD Buleleng Bali Gali Ilmu Ke Pemkot Malang

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Buleleng Bali berkunjung ke Kota Malang untuk mengadakan diskusi mengenai tata pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut dibuka dan diterima langsung di ruang Tumapel Balaikota Malang oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan Pemkot Malang, Drs. Supriyadi, M.Pd, BPKAD Kota Malang dan rombongan tamu yang dipimpin oleh Asisten Administrasi Umum Pemerintah Kabupaten Buleleng, Drs. Ketut Asta Semadi, M.M pada hari Jumat (21/10).

Read the rest of this entry »

Oct 12

INDIKATOR KINERJA UTAMA BPKAD 2016

iku 1

iku 2

iku 3

iku 4

 

Oct 12

LAKIP BPKAD 2015

LAKIP-BPKAD-2015

 

Oct 12

RENJA-BPKAD 2016 DAN PERJANJIAN KINERJA SKPD 2016

RENJA-BPKAD-2016

PERJANJIAN-KINERJA-SKPD-2016

RENSTRA-2015

Oct 06

BPKAD Kota Malang Gelar Diseminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Malang menggelar acara Diseminasi sistem dan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk kepala SKPD, pejabat penatausahaan keuangan, bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kota Malang di Hotel Aria Gajayana, Rabu (5/9).

aAbah Antons saat membuka acara Diseminasi sistem dan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang digelar BPKAD di Hotel Aria Gajayana, Rabu (5/9)

Abah Antons saat membuka acara Diseminasi Sistem dan Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual yang digelar BPKAD di Hotel Aria Gajayana, Rabu (5/9)

Wali Kota Malang, H. Moch Anton menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Malang untuk memfasilitasi SKPD dalam menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dimana penerapan akuntansi berbasis akrual oleh semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Malang dilaksanakan mulai tahun anggaran 2015 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

“Ini sangat penting sebagaimana kami ketahui bersama bahwa pemeriksaan keuangan daerah bertujuan memberikan keyakinan memadahi,” jelas Abah Anton, sapaan akrab Wali Kota Malang.

Laporan keuangan telah dijalankan secara wajar dalam hal yang material didukung bukti bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Semua dilakukan untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan daerah didasarkan pada kesesuaian dengan standart akutansi pemerintahan.

Narasumber kegiatan, Kasubdit Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Wilayah II (Jawa dan Bali) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Ir. Syariful Anwar, menambahkan bahwa pelaksanaan APBD di kabupaten atau kota diharapkan tepat waktu sesuai dengan aturan yang berlaku dengan tujuan agar pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik.

“Akan ada sanksi jika pelaksanaan APBD di daerah terlambat dilaksanakan,” jelasnya.

Kepala BPKAD Kota Malang Ir. Sapto Prapto Santoso, M.Si mengatakan, kegiatan ini merupakan penyegaran terhadap segenap SKPD di lingkungan Pemkot Malang yang diikuti sekitar 317 peserta dan dilaksanakan hingga hari Jumat (7/10).

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2016/10/bpkad-kota-malang-gelar-diseminasi-sistem-dan-kebijakan-akuntansi-berbasis-akrual/#ixzz4bSoSUKaw

Jul 29

Bimtek Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA

Feb 07

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH TAHUN 2016

 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA MALANG

   Sejarah Pembentukan BPKAD

Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang berkedudukan di Jalan Tugu Nomor 1 Malang, tepatnya berada di belakang kantor Balai Kota Malang. Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang dimulai pada tahun 2012. Legalitas pembentukan dan operasional SKPD ini didasarkan pada peraturan walikota sebagai berikut:

  1. Peraturan Walikota Malang Nomor 65 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan
  2. Peraturan Walikota Malang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perkantoran Terpadu Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Read the rest of this entry »

Older posts «