Sep 25

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH KOTA MALANG TAHUN 2017 BULAN JULI – SEPTEMBER

PENERIMA BANSOS  HIBAH BULAN JULI – SEPTEMBER 2017

 

 

Aug 31

SOIALISASI SISDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017

Malang – Bertempat di Hotel Gajah Mada Graha, Jl. Dr. Cipto Malang, telah berlangsung kegiatan Sosialisasi Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk OPD di lingkungan pemerintah Kota Malang. Rabu (31/8/2017).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran maupun PPK OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari Kelurahan, Kecamatan, Badan dan Dinas yang ada di Kota Malang.

Read the rest of this entry »

Jun 22

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH KOTA MALANG TAHUN 2017

DAFTAR PENERIMA HIBAH LEMBAGA TAHUN 2017 KOTA MALANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH PARTAI TAHUN 2017 KOTA MALANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN 2017 KOTA MALANG

PENERIMA BANSOS  HIBAH BULAN JULI – SEPTEMBER 2017

 

 

May 24

Kunjungan Kerja BPKAD Kota Ngawi Tanggal 24 Mei 2017

May 19

Kunjungan Kerja BPKAD Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 19 Mei 2017

May 19

Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA

Reformasi dalam bidang keuangan yang ditandai dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan lahirnya ketiga undang- undang tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi tentang pengelolaan barang milik negara karena pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara juga termasuk di dalam lingkup keuangan negara.

Banyak hal yang membuat Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD yaitu Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya, Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah, Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah, serta kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMD. Untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas mengelola BMD melakukan Bimbingan Teknis untuk setiap SKPD yang ada di Kota Malang pada tanggal 15-18 Mei 2017. Bimtek bertajuk Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA ini memberikan pengetahuan dan tata cara mengelola BMD yang ada di Kota Malang dengan menggunakan aplikasi SIMBADA.

Read the rest of this entry »

May 09

Kunjungan Kerja dari Kabupaten Kubu Raya dan BPKAD Kota Pagar Alam Tanggal 9 Mei 2017

Kunjungan Kerja dari Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Kunjungan Kerja BPKAD dari Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

Apr 07

KUNJUNGAN KONSULTASI DAN KOORDINASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI

Malang – Kamis (6/4/2017) bertempat di ruang Tumapel Balaikota Malang telah dilaksanakan Penerimaan Kunjungan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi mengenai tata pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan Pemerintah Kota Malang, Drs. Supriyadi, M.Pd dan rombongan tamu dipimpin oleh Sekertaris BPKAD Cimahi, Siti Fatonah

Dalam sambutannya, Supriyadi mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada rombongan BPKAD Daerah Kota Cimahi atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadikan Kota Malang sebagai tujuan kunjungan kerja.

Dijelaskan pula mengenai pemerintah kota malang telah menetapkan peraturan walikota nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi berbasis akrual di pemerintah kota malang, kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi maupun penyediaan aplikasi terkait hal tersebut. Pada tahun 2015, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini telah diterapkan di lingkungan pemerintah kota malang. Pemerintah Kota Malang juga telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Diraihnya opini WTP ini antara lain karena penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada setiap OPD dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sudah berjalan dengan baik”, jelas Supriyadi. Read the rest of this entry »

Mar 13

Kabijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2017

Feb 17

Optimalisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2017

Older posts «