Nov 03

Kota Malang Raih Penghargaan WTP LKPD

Surabaya, MC – Kota Malang menerima penghargaan dari Pemerintah Republik Indonesia atas perolehan capaian standar tertinggi atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016 dari Menteri Keuangan RI.

BANGGA: Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, SH., M.Hum menyerahkan penghargaan kepada Wakil Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11).

Penghargaan diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo, SH., M.Hum pada acara penyerahan Penghargaan Republik Indonesia Terhadap  LPKD Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jatim Tahun Anggaran 2016 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (1/11).

Berdasarkan pemeriksaan atas LKPD Tahun Anggaran 2016, BPK menilai Kota Malang telah menyajikan informasi secara wajar dalam laporan keuangan serta sesuai dengan kriteria yang digunakan BPK untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan. Dengan demikian, untuk keenam kalinya Kota Malang memperoleh opini WTP dari BPK RI.

Wakil Wali Kota Malang, Drs. H. Sutiaji yang menerima penghargaan ini menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran OPD Kota Malang atas kerja kerasnya dalam mempertahankan kinerja yang sudah baik.

“Capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan best practices,” ujar Sutiaji.

Dalam sambutan Gubernur Jawa Timur yang biasa disapa Pakde Karwo, menyampaikan selamat kepada kabupaten/ kota yang memperoleh prestasi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini. Untuk kedelapan kabupaten/ kota di Jawa Timur yang belum mendapatkannya, tahun depan harus bisa meraih opini WTP dari hasil LPKD.

Terdapat empat hal yang harus diperhatikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah, yakni pencatatan aset tetap harus baik. Kedua, sumber daya manusia pemerintah kabupaten/ kota harus menguasai akuntansi dengan baik. Ketiga, bantuan sosial dan hibah yang peruntukannya harus tepat. Keempat, penguasaan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat  terhadap materi sistem akuntansi pemerintahan yang baik.

“Harus ada kegiatan konsultasi help desk terhadap delapan kabupaten/ kota itu. Kalau konsultasi sulit, harus ada yang membantu membenahi catatan terhadap LKPD mereka,” pungkas Pakde Karwo.

Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI di Jatim, R. Wiwin Istanti mengatakan bagi pemerintah daerah yang masih mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) merupakan, tanggung jawab bersama tidak hanya pemda yang bersangkutan, tetapi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pusat juga harus ikut melakukan pembinaan. Dengan demikian bisa memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dengan baik.

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/11/kota-malang-raih-penghargaan-wtp-lkpd/#ixzz4yT6BzuDT

Oct 26

Ingatkan Kepala Daerah, Presiden: Jangan Ada yang Main Uang Apalagi APBD

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan kepada para kepala daerah agar tidak lagi bermain dengan uang apalagi berkaitan dengan APBD. Hal ini disampaikan Presiden saat memberikan arahan kepada para kepala daerah dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) yang dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10).

“Berkaitan dengan korupsi, takut semua pada Operasi Tangkap Tangan (OTT), ya jangan ambil uang. Tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa-apa,” tegas Jokowi.

Ke depan Presiden akan membangun sistem baik e-planning, e-budgeting, e-procurement untuk mencegah tindak korupsi. Sistem ini diyakini Presiden akan mengurangi OTT bahkan tidak akan ada lagi kepala daerah yang mengalami OTT. Presiden Jokowi juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran.

“Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara ini, membangun sistem ini, kita bangun bersama-sama,” urai Presiden.

Sehubungan dengan pengelolaan APBN, Presiden mengingatkan agar pengelolaan APBD tidak lagi menggunakan pola lama dimana anggaran dibagi rata ke dinas-dinas. Pengelolaan anggaran daerah juga masih di-drive oleh Kepala Dinas Keuangan dan Badan Keuangan Daerah.

‎”Harusnya yang menentukan, saya ingin Gubernur, Bupati, Wali Kota,” kata Presiden Jokowi.

Presiden mengaku ingin misalnya, Gubernur, Bupati atau Wali Kota mau menganggarkan untuk pasar. Ada 20 pasar atau 10 pasar di sebuah daerah,  ya minta saja. Tugas pemimpin, lanjut Presiden, adalah bagaimana melobi agar DPRD setuju, sesuai dengan kehendak gubernur, bupati, dan wali kota.

“Saya minta pasar ini selesai 2 tahun. Sudah, anggarkan di situ, jegrek, pasti barangnya jadi dan rampung, Bapak dan Ibu semua meninggalkan legacy yang baik,” tutur Presiden Jokowi.

Padat Karya

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan, untuk meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat agar daerah memperbanyak proyek-proyek, program-program padat karya yang membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.

“Karena dari survei yang kita lihat,  rakyat itu sekarang permintaan yang pertama itu adalah kesempatan kerja. Tolong ini diakomodir dalam APBD kita. APBN juga sudah saya perintahkan untuk hal yang sama,” kata Presiden.

Caranya, lanjut Presiden, di Kabupaten bisa saja perbaikan irigasi (dilakukan) padat karya,  jalan-jalan juga perbaiki (dengan) padat karya. ‎ Menurut Presiden, yang diinginkan sekarang ini adalah cash for work, seperti BLT, memberikan cash kepada masyarakat, tetapi masyarakat harus bekerja.

“Kalau BLT kan  diberikan tetapi masyarakat tidak bekerja. Ini diberikan pada masyarakat, syukur bayarannya harian lebih baik, maksimal 1 minggu harus dibayar. Nanti tingkat konsumsi di daerah, kemudian daya beli di daerah Bapak, Ibu, Saudara sekalian akan kelihatan kalau ini dilakukan,” tutur Kepala Negara.

Ke depan, menurut Presiden, dibutuhkan pemimpin-pemimpin, baik pusat maupun daerah, yang reformis, senang dengan pembaharuan-pembaharuan, senang dengan inovasi-inovasi.

“Jangan rutinitas. Buatlah terobosan yang baru, yang mempercepat, buatlah terobosan yang melayani masyarakat”, tambah Presiden.

Rapat Kerja Pemerintah (RKP)Tahun 2017 dihadiri sekitar 576 Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh wilayah Indonesia. Pada kesempatan ini, para Kepala Daerah menyimak paparan singkat dari 3 (tiga) Menteri Koordinator, yakni Menteri Koordinator Bidang Polhukam, Menteri Koordinator Perekonomian, dan Menteri Koordinator Bidang PMK. (Asdep Humas dan Protokol Setkab bersama Tim Komunikasi Pemerintah Kemkominfo)

Sumber: http://mediacenter.malangkota.go.id/2017/10/press-release-ingatkan-kepala-daerah-presiden-jangan-ada-yang-main-uang-apalagi-apbd/#ixzz4yTp91XhB

Sep 25

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH KOTA MALANG TAHUN 2017 BULAN JULI – SEPTEMBER

PENERIMA BANSOS  HIBAH BULAN JULI – SEPTEMBER 2017

 

 

Aug 31

SOIALISASI SISDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2017

Malang – Bertempat di Hotel Gajah Mada Graha, Jl. Dr. Cipto Malang, telah berlangsung kegiatan Sosialisasi Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah untuk OPD di lingkungan pemerintah Kota Malang. Rabu (31/8/2017).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kasubag Penyusunan Program, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Bendahara Pengeluaran maupun PPK OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dari Kelurahan, Kecamatan, Badan dan Dinas yang ada di Kota Malang.

Read the rest of this entry »

Jun 22

DAFTAR PENERIMA DANA HIBAH KOTA MALANG TAHUN 2017

DAFTAR PENERIMA HIBAH LEMBAGA TAHUN 2017 KOTA MALANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH PARTAI TAHUN 2017 KOTA MALANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH TAHUN 2017 KOTA MALANG

PENERIMA BANSOS  HIBAH BULAN JULI – SEPTEMBER 2017

 

 

May 24

Kunjungan Kerja BPKAD Kota Ngawi Tanggal 24 Mei 2017

May 19

Kunjungan Kerja BPKAD Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 19 Mei 2017

May 19

Bimbingan Teknis Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA

Reformasi dalam bidang keuangan yang ditandai dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara telah membawa perubahan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan lahirnya ketiga undang- undang tersebut menuntut adanya pertanggungjawaban, akuntabilitas, serta transparansi tentang pengelolaan barang milik negara karena pertanggungjawaban penatausahaan barang milik negara juga termasuk di dalam lingkup keuangan negara.

Banyak hal yang membuat Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMD yaitu Belum lengkapnya data mengenai jumlah, nilai, kondisi dan status kepemilikannya, Belum tersedianya database yang akurat dalam rangka penyusunan Neraca Pemerintah, Pengaturan yang ada belum memadai dan terpisah-pisah, serta kurang adanya persamaan persepsi dalam hal pengelolaan BMD. Untuk itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas mengelola BMD melakukan Bimbingan Teknis untuk setiap SKPD yang ada di Kota Malang pada tanggal 15-18 Mei 2017. Bimtek bertajuk Penatausahaan Barang Milik Daerah Melalui Aplikasi SIMBADA ini memberikan pengetahuan dan tata cara mengelola BMD yang ada di Kota Malang dengan menggunakan aplikasi SIMBADA.

Read the rest of this entry »

May 09

Kunjungan Kerja dari Kabupaten Kubu Raya dan BPKAD Kota Pagar Alam Tanggal 9 Mei 2017

Kunjungan Kerja dari Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat

Kunjungan Kerja BPKAD dari Kota Pagar Alam Provinsi Sumatera Selatan

Apr 07

KUNJUNGAN KONSULTASI DAN KOORDINASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA CIMAHI

Malang – Kamis (6/4/2017) bertempat di ruang Tumapel Balaikota Malang telah dilaksanakan Penerimaan Kunjungan Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cimahi mengenai tata pengelolaan keuangan. Kegiatan tersebut diterima langsung oleh Staf Ahli Bidang Perekonomian dan Keuangan Pemerintah Kota Malang, Drs. Supriyadi, M.Pd dan rombongan tamu dipimpin oleh Sekertaris BPKAD Cimahi, Siti Fatonah

Dalam sambutannya, Supriyadi mengucapkan selamat datang dan terimakasih kepada rombongan BPKAD Daerah Kota Cimahi atas kepercayaan yang diberikan untuk menjadikan Kota Malang sebagai tujuan kunjungan kerja.

Dijelaskan pula mengenai pemerintah kota malang telah menetapkan peraturan walikota nomor 14 tahun 2014 tentang sistem dan kebijakan akuntansi berbasis akrual di pemerintah kota malang, kemudian ditindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi maupun penyediaan aplikasi terkait hal tersebut. Pada tahun 2015, standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ini telah diterapkan di lingkungan pemerintah kota malang. Pemerintah Kota Malang juga telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

“Diraihnya opini WTP ini antara lain karena penerapan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada setiap OPD dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sudah berjalan dengan baik”, jelas Supriyadi. Read the rest of this entry »

Older posts «