SOSIALISASI PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Sosialisasi Pembinaan dan Pengelolaan Barang milik Daerah yang diadakan di Hotel Trio Indah 2 pada tanggal 20 Juni 2019 Acara ini dihadiri oleh 125 undangan yang berasal dari SKPD se Kota Malang yaitu para Sekretaris Badan,Dinas,Sekretaris Inspektur,Sekretariat DPRD, Sekretaris Camat, Sekretaris Lurah dan Pengurus Barang.

Continue reading

DELAPAN KALI WTP KOTA MALANG

Surabaya (24/5)-Pemerintah Kota Malang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) tahun anggaran 2018. Kesuksesan mempertahankan opini WTP ini, kado prestasi wujud akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Penyerahan tahap ke-5 penghargaan WTP hari ini dihadiri oleh Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Gresik, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Kediri.

Continue reading

PAPARAN SOSIALISASI KEUANGAN TANGGAL 27 MARET 2019

SOSIALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TA. 2019

Sosialisasi pengelolaan keuangan yg diadakan di Hotel Golden Tulip Holland Batu pada tgl 27 maret 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah termasuk pengelolaan dana kelurahan. Peserta terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah, seluruh camat dan lurah se-Kota Malang.
Materi sosialisasi adalah  Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan Dana Kelurahan dan Isu Krusial Pengelolaan Daerah.
Pemateri dari Kementerian Dalam Negeri, DR. Drs. Agus Fatoni, M.Si, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Bahri, S.STP., M.Si., Direktur Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Continue reading

FGD BPKAD DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENJA BPKAD TAHUN 2020

Hari ini, Selasa Tanggal 26 Februari 2019, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang menggelar Forum Perangkat Daerah Penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD Tahun 2020. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja BPKAD. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) tidak hanya berdasarkan rencana strategis yang sebelumnya telah disusun, namun juga berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan yang berhubungan dengan kinerja BPKAD Kota Malang.

Continue reading

RENCANA AKSI IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

Pemerintah Kota Malang terus berupaya mengimplementasikan transaksi non tunai di tahun 2019. Hal ini merupakan lanjutan dan evaluasi dari penerapan non tunai ditahun sebelumnya yang kemudian akan diikuti dengan evaluasi secara bersama-sama termasuk melibatkan Bank Jatim untuk kesiapan pelaksanaannya. Continue reading

RAPAT EVALUASI BPKAD

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan BPKAD di tahun 2019, BPKAD Kota Malang melakukan evaluasi secara keseluruhan untuk pelaksanaan kinerja BPKAD tahun 2018. Rapat dilaksanakan pada tanggal 3 Januari 2019 bertempat di Ruang Sidang Balaikota Malang Jam 9 pagi. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala BPKAD, Bapak Ir. Sapto P. Santoso, Msi.

Dengan adanya Rapat Evaluasi ini diharapkan ditahun 2019 kinerja dan pelayanan BPKAD dapat meningkat dari pada tahun-tahun sebelumnya.

Continue reading

RAPAT KOORDINASI DALAM RANGKA PENINGKATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA MALANG

Dalam rangka Peningkatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang, BPKAD melakukan Rapat Koordinasi terkait hal tersebut pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 bertempat di Hotel Gajahmada Graha Malang. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Walikota Malang, Bapak Drs. H. Sutiaji didampingi oleh Wakil Walikota Malang Bapak Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko,Sekda Kota Malang, Bapak Drs. Wasto, SH, MH serta Keapala BPKAD Kota Malang Bapak Ir. Sapto P. Santoso, MSi.

Paparan pertama disampaikan oleh Kepala BPKAD terkait pelaksanaan APBD Kota Malang Tahun 2018 dilanjutkan dengan arahan-arahan Bapak Walikota Malang untuk pelaksanaan APBD di tahun 2019. Dengan Rapat ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul di tahun 2019 sehingga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan dan aset daerah kota Malang menjadi lebih baik lagi.

Continue reading

Rapat TP-TGR

Untuk  menghindari  terjadinya  kerugian  negara/daerah  akibat tindakan   melanggar   hukum   atau   kelalaian   Pegawai   Negeri   Bukan Bendahara atau Pejabat Lain, dalam  Undang-Undang Nomor 1 Tahun2004 tentang Perbendaharaan Negara telah diatur ketentuan mengenai penyelesaian   kerugian   negara/daerah.   Selanjutnya   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara tersebut mengamanatkan   Pemerintah   untuk   mengatur   mengenai   tata   cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah. Amanat tersebut tertuang dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu tata cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Continue reading

SOSIALISASI INVENTARISASI/SENSUS BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2019

Continue reading